Pernahkah Anda mendengar istilah “serangan fajar” menjelang pemilu? Atau mungkin Anda pernah ditawari uang atau sembako untuk memilih calon tertentu? Jika ya, maka Anda telah berhadapan dengan praktik politik uang yang kian meresahkan.
Politik uang telah menjadi momok yang menggerogoti integritas pemilu di Indonesia. Praktik ini bukan hanya melanggar hukum, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama dan nilai-nilai demokrasi yang kita junjung tinggi.
Tulisan ini membahas tentang bahaya politik uang, pandangan Islam terhadapnya, serta upaya pencegahan dan pemberantasannya.
Berikut uraiannya:
Apa itu Politik Uang dan Mengapa Berbahaya?
Politik uang adalah praktik pemberian uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihannya dalam pemilu. Ini bisa berupa pemberian langsung uang tunai, sembako, atau bahkan janji-janji materi jika calon terpilih.
Mengapa praktik ini berbahaya? Karena politik uang dapat merusak esensi demokrasi. Pilihan seharusnya didasarkan pada visi, misi, dan kapabilitas calon, bukan pada iming-iming materi. Lebih jauh lagi, praktik ini mendorong korupsi karena pejabat terpilih merasa perlu “mengembalikan modal” kampanye mereka.
Bagaimana Dampak Politik Uang terhadap Demokrasi?
Politik uang berdampak sangat negatif terhadap demokrasi. Ia menghilangkan kesempatan yang adil bagi calon yang tidak memiliki dana besar. Akibatnya, kita kehilangan potensi pemimpin berkualitas yang mungkin tidak mampu bersaing dalam “perang dana”.
Selain itu, politik uang juga mendistorsi hasil pemilu. Suara rakyat tidak lagi murni berdasarkan pilihan hati nurani, melainkan terdistorsi oleh godaan materi. Ini tentu mengancam legitimasi pemerintahan yang terpilih.
Apa Hukum Politik Uang dalam Islam?
Dalam perspektif Islam, politik uang termasuk dalam kategori risywah atau suap, yang hukumnya jelas haram. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an:
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ
“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188)
Bagaimana Al-Qur’an Memandang Praktik Suap?
Al-Qur’an dengan tegas melarang praktik suap dalam berbagai bentuknya. Selain ayat di atas, Allah SWT juga berfirman:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 29)
Ayat ini menegaskan bahwa mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, termasuk melalui suap atau politik uang, adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam.
Apa Saja Hadits yang Melarang Suap dan Politik Uang?
Rasulullah SAW juga dengan tegas melarang praktik suap dalam berbagai haditsnya. Salah satunya adalah:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ
“Dari Abdullah bin ‘Amr, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat penyuap dan penerima suap.” (HR. Abu Dawud no. 3580 dan at-Tirmidzi no. 1337, dinyatakan shahih oleh at-Tirmidzi)
Hadits lain yang relevan adalah:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ
“Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Allah melaknat penyuap dan penerima suap dalam hukum.” (HR. Ahmad no. 9019 dan at-Tirmidzi no. 1336, dinyatakan shahih oleh al-Albani)
Apa Saja Bentuk-bentuk Politik Uang yang Sering Terjadi?
Politik uang dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain:
1. Pemberian uang tunai secara langsung kepada pemilih.
2. Pembagian sembako atau barang kebutuhan pokok.
3. Pemberian hadiah atau doorprize dalam acara kampanye.
4. Penjanjian proyek atau jabatan jika terpilih.
5. Pembayaran biaya transportasi atau “uang bensin” untuk menghadiri TPS.
Semua bentuk ini bertujuan sama: mempengaruhi pilihan pemilih dengan iming-iming materi.
Bagaimana Cara Mencegah Praktik Politik Uang?
Pencegahan politik uang membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak:
1. Penguatan pengawasan oleh Bawaslu dan masyarakat.
2. Edukasi kepada masyarakat tentang bahaya politik uang.
3. Penerapan sanksi yang tegas bagi pelaku.
4. Transparansi dana kampanye partai dan calon.
5. Pembatasan biaya kampanye untuk menciptakan kompetisi yang lebih adil.
Apa Sanksi bagi Pelaku Politik Uang?
Di Indonesia, sanksi bagi pelaku politik uang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pelaku dapat dikenai pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda maksimal Rp 36 juta. Namun, penerapan sanksi ini masih perlu ditingkatkan efektivitasnya.
Bagaimana Membangun Kesadaran Anti Politik Uang?
Membangun kesadaran anti politik uang harus dimulai dari pendidikan sejak dini. Sekolah dan keluarga harus menanamkan nilai-nilai integritas dan kejujuran. Media juga berperan penting dalam mengampanyekan bahaya politik uang.
Tokoh masyarakat dan pemuka agama juga harus aktif mengedukasi masyarakat tentang larangan dan bahaya politik uang dari perspektif moral dan agama.
Apa yang Dimaksud dengan Risywah dalam Islam?
Risywah dalam Islam merujuk pada praktik suap atau pemberian sesuatu untuk mempengaruhi keputusan seseorang. Ini mencakup semua bentuk pemberian yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah, termasuk dalam konteks politik.
Bagaimana Memilih Pemimpin yang Bersih dari Politik Uang?
Untuk memilih pemimpin yang bersih, masyarakat perlu:
1. Meneliti track record calon pemimpin.
2. Memperhatikan visi, misi, dan program kerja, bukan janji-janji materi.
3. Mengikuti debat dan diskusi publik untuk menilai kapabilitas calon.
4. Menolak segala bentuk politik uang dan melaporkannya ke pihak berwenang.
Apa Peran Pendidikan dalam Mencegah Politik Uang?
Pendidikan memiliki peran krusial dalam mencegah politik uang. Kurikulum pendidikan kewarganegaraan harus menekankan pentingnya integritas dalam berdemokrasi. Sekolah juga bisa mengadakan simulasi pemilu yang bersih untuk melatih siswa berpartisipasi dalam demokrasi secara benar.
Kesimpulan
Politik uang adalah ancaman serius bagi demokrasi dan moralitas bangsa. Praktik ini tidak hanya melanggar hukum negara, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama. Diperlukan upaya bersama dari seluruh elemen masyarakat untuk memberantas praktik ini, mulai dari penguatan hukum, edukasi masyarakat, hingga penanaman nilai-nilai integritas sejak dini.
Penutup
Memberantas politik uang bukanlah tugas yang mudah, tapi bukan berarti mustahil. Dengan tekad yang kuat dan kerja sama seluruh lapisan masyarakat, kita bisa menciptakan pemilu yang bersih dan demokrasi yang sehat. Mari terus belajar dan mengedukasi diri tentang bahaya politik uang. Dengan pemahaman yang baik, kita bisa menjadi agen perubahan dalam mewujudkan demokrasi yang berintegritas.
Ayo Berperan Aktif dalam Memberantas Politik Uang!
Setiap warga negara memiliki peran penting dalam memberantas politik uang. Mulailah dari diri sendiri dengan menolak segala bentuk suap politik. Edukasi keluarga dan lingkungan terdekat Anda tentang bahaya praktik ini. Jika Anda menyaksikan praktik politik uang, jangan ragu untuk melaporkannya ke Bawaslu atau pihak berwenang. Ingatlah, suara Anda terlalu berharga untuk ditukar dengan uang atau materi apapun. Mari bersama-sama mewujudkan pemilu yang bersih dan demokrasi yang sehat!
