Oleh : Ahmad Fil Ardhi, SE.I*

Sekjen PBB Kofi Annan pada pertemuan G77 yang diselenggarakan oleh UN Conference on Development and Trading (UNCTAD) di Sao Paulo Brasil tanggal 15 Juni 2004 menyatakan setiap lima detik ada seorang bayi yang meninggal akibat kegagalan dunia memerangi kemiskinan. Bahkan kegagalan menjangkau pendidikan, kesehatan, dan target-target anti kelaparan pada tahun 2015 akan membawa generasi berikutnya di negara berkembang ke kehidupan yang malang. Berkaitan akan hal tersebut, memang kemiskinan dan juga dalam hal ini pengangguran masih menjadi persoalan serius perekonomian Indonesia saat ini. Masalah tersebut merupakan indikasi umum dan substansial dari kegagalan kebijakan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bahkan, seorang peraih nobel ekonomi Joseph E Stigliz berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini tidak berpihak pada masyarakat miskin.

Jika kita melihat kinerja ekonomi nasional secara umum selama tahun ini memang menunjukkan kemajuan. Pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan mencapai target yang dipatok dalam APBN 2007 sebesar 6,2 persen. Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) selama empat triwulan berturut-turut meneguhkan keyakinan itu. Meskipun tinggi pertumbuhan itu tidak mampu mengurangi pertumbuhan dan jumlah orang miskin. Pertumbuhan yang tidak menyerap tenaga kerja, nanti ujungnya membuat jurang kemiskinan yang semakin lebar dan ini dinamakan paradox of growtht. Sektor riil juga stagnant dan berjalan ditempat. Sebenarnya kenyataan adanya angka kemiskinan dan pengangguran yang tinggi merupakan bukti bahwa kita sebagai bangsa belum bisa terbebas dari keterpurukan ekonomi. Karena pada dasarnya sektor riil inilah yang diharapkan mampu membuka lapangan kerja dan menyerap pengangguran. Kenyataan ini  hanyalah menggambarkan suatu keadaan perekonomian nasional dalam keadaan “necessary condition” belum menggambarkan “sufficient condition” . Kondisi seperti ini tidak bisa terus dibiarkan dengan gaya kebijakan yang dilakukan pemerintah selama ini dalam menjawab persoalan ekonomi tersebut. Pemerintah harus mencari sebuah sistem yang dapat menjembatani antara sektor moneter dan sektor riil untuk menjawab persoalan tersebut.

Pada dasarnya pembangunan ekonomi sebuah negara bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan distribusi pendapatan yang merata. Akan tetapi, dengan strategi pembangunan yang diterapkan pemerintah selama ini yang terlalu mengacu pada pemikiran kaum ”kapitalisme liberal” dengan azas moral ekonominya ”free fight liberalism”, malah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi sebuah negara Ironi. Dimana, begitu banyak mobil-mobil mewah yang berjalan, begitu banyak apartemen dan perumahan elite dan juga begitu banyak tempat-tempat hiburan dan belanja yang megah, akan tetapi masih banyak rumah-rumah yang tidak layak, pengemis dan pengamen di jalanan, bahkan diperkirakan jumlahnya akan bertambah terutama di dominasi oleh anak-anak di bawah umur. Dan pada akhirnya kelompok yang minoritas secara status sosial tetapi mayoritas dalam status populasi ini hanya menjadi penonton akan kemegahan dan keindahan yang dikatakan oleh segelintir orang adalah “ini kesejahteraan kami”. Yang menjadi sebuah pertanyaan besar adalah bagaimana cara mereka untuk dapat mencicipi kesejahteraan dari hasil pembangunan ini? Yang selama ini hanya dapat di rasakan kesejahteraannya oleh segelintir orang saja. Bukan kesejahteraan sesaat yang dimana mereka peroleh ketika masa-masa pemilu, bulan ramadhan dan kedermawanan sesaat segelintir orang.

Fenomena tersebut sudah seharusnya menjadi agenda besar pemerintah untuk coba mengevaluasi sistem yang selama ini diterapkan dan mencari sebuah solusi agar mempunyai Politik Ekonomi (Etikal Ekonomi) yang berpihak kepada rakyat “wong cilik” dibandingkan dengan orang elite “wong besar”, yang selama ini hanyalah menjadi orang-orang yang individualis, hedonis serta menjadikan Negara ini menjadi Negara Ironi dan menjadikan “Uang” sebagi Dewa. Sehingga, dalam pembangunan nasional berlangsung secara adil dan sistem tersebut mampu berjalan terhadap masalah-masalah yang akan timbul nanti.

Mengapa ekonomi syariah ?

Ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa “Unta tidak akan pernah terpersok ke dalam lubang yang sama”, jika kita memahami unkapan tersebut makna yang terkandung adalah ”Bahwa setiap manusia harus memiliki solusi untuk keluar dari persoalan hidupnya dan jangan sampai jatuh kembali pada persoalan hidupnya yang sama”. Unkapan tersebut senada dengan pesan Rasulullah SAW yang ia katakan ”Bahwa orang yang merugi adalah orang yang hari ini sama dengan hari kemarin dan orang yang beruntung adalah orang yang hari esoknya lebih baik daripada hari ini sedangkan orang yang celaka adalah orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin”.

Dalam konteks kebijakan yang pemerintah lakukan dengan berbagai macam metode atau formula untuk mengatasi permasalahan yang melanda perekonomian Indonesia pada akhirnya tetap saja “terperosok kedalam lobang yang sama” yang diartikan sebagai krisis perekonomian nasional yang tampaknya belum teratasi secara total karena solusi dengan metode dan formula yang selalu sama. Lalu yang jadi pertanyaan adalah “Dimanakah yang salah?”.

Kenyataan ini telah menyadarkan berbagai pihak bahwa ada kekeliruan kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah selama ini. Bagi kebanyakan pengamat ekonomi telah bersepakat bahwa kesalahan tersebut dimungkinkan oleh karena strategi pembangunan yang diterapkan pemerintah selama ini terlalu mengacu pada pemikirn kaum ”kapitalisme liberal” dengan azas moral ekonominya ”free fight liberalism”, dimana dalam rangka penerapan paradigma pembangunan ekonomi yang mendewakan pertumbuhan ”trickling-down effect”.

Praktik kebijaksanaan ini berimplikasi pada perekonomian negara hanya digerakkan oleh segelintir orang saja. Dimana, kegiatan ekonominya diarahkan pada pengembangan dan pembangunan industri kapitalistik dengan mengandalkan bahan baku impor serta dimodali oleh utang (dalam dan luar negeri) dengan sasaran penjualan adalah pasar lokal.

Hasilnya, pertumbuhan ekonomi memang ada akan tetapi hanya bersifat semu (bubble economy) karena tidak menyentuh sektor-sktor ekonomi yang digeluti oleh kebanyakan rakyat Indonesia yakni pada usaha kecil dan menengah (UKM) terutama pada sektor pertanian dalam arti luas. Sehingga dampakanya adalah tidak terserapnya atau terbukanya peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat banyak.

Sebuah pemikiran menarik dari Bung Hatta berkaiatan gagasannya tentang pembangunan atau pengembangan ekonomi Indonesia pascapenjajahan. Menurutnya, membangun ekonomi Indonesia ibarat mengayuh perahu layar di selat sempit yang terapit tebing karang terjal yang tajam. Sedikit kurang hati-hati dalam mengayuh, perahu akan membentur salah satu dari kedua tebing yang ada dan perahu akan hancur berantakan.  Dimana, kedua tebing di kanan dan kiri tersebut menurut pemikiran Bung Hatta adalah sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis-komunisme. Pemahaman dari perumpamaan tersebut adalah bahwa sistem ekonomi kapitalis dan sosialis merupakan sistem ekonomi yang tidak cocok untuk bangsa Indonesia.

Menyadari akan hal tersebut, sudah semestinya pemerintah menganggap penting untuk mengetahui dan mempraktikan sebuah sistem ekonomi yang sesuai dengan falsafah budaya berekonomi bangsa berdasarkan kepentingan rakyat Indonsia kebanyakan. Sebuah sistem ekonomi yang dapat merealisasikan cita-cita bernegara dan berbangsa seperti diamanatkan UUD 45 dan Pancasila, yakni menciptakan masyarakat yang ”adil dan makmur” (redistribution with growth), bukan masyarakat yang ”makmur baru adil” (redistribution from growth) ala kapitalisme liberal.

Dalam pengertian ini, maka kemakmuran materialisme bukanlah tujuan utama tetapi hanyalah merupakan suatu produk dari suatu ”strategi pembangunan” yang diterapkan, jadi masih ada tujuan utama yang lainnya yang bersifat non ekonomi yang harus dicapai. Berdasarkan pada pemahaman normatif tersebut maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa hal tersebut sesuai dengan sistem ekonomi syariah, yakni suatu sistem yang mengakui kebebasan hak individu dalam ekonomi, bahkan melindungi hal tersebut dari ketidakadilan dan kezaliman. Namun dalam interksinya, prioritas utama terletak pada kepentingan kolektif dengan menggunakan parameter syariah yang khas.

Ekonomi syariah hadir bukan sebagai pemain baru dalam kancah perekonomian Indonesia karena sebenarnya ekonomi syariah hadir di Indonsia sejak zaman Indonesia belum merdeka, yaitu ditandai dengan adanya organisasi perjuangan yang bernafaskan Islam yaitu Sarikat Dagang Islam. Bahkan, disinyalir oleh beberapa pemerhati ekonomi syariah, bahwa ekonomi syariah sudah diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia oleh  pedagang-pedang Islam dari beberapa negara ketika berdagang di Indonesia dengan praktek-praktek jual beli berdasarkan prinsip syariah.

Melihat kenyataan tersebut sesungguhnya ekonomi syariah sudah merakyat dengan masyarakat Indonesia. Dalam konteks sekarang ini, ada beberpa rasionalisasi mengapa ekonomi syariah dapat dijadikan sebagi sebuah solusi perekonomian Indonesia.

Pertama, mayoritas bangsa Indonesia adalah muslim, artinya sudah sewajarnya ekonomi syariah untuk diterapkan ke dalam sistem perekonomian Indonesia.

Kedua, nilai-nilai yang terkandung didalam ekonomi syariah bersifat universal artinya tidak hanya terkhususkan untuk orang-orang muslim saja tetapi juga non-muslim. Karena Islam hadir sebagai Rahmatan lil alamin.

Ketiga, adanya instrumen Zakat, infak, shadaqah, wakaf dimana merupkan icon instrument dalam ekonomi syariah yang lebih mengedepankan ”wong cilik” dan juga untuk menjawab amanat UUD 45 dan Pancasila, yakni menciptakan masyarakat yang ”adil dan makmur” (redistribution with growth), bukan masyarakat yang ”makmur baru adil” (redistribution from growth) ala kapitalisme liberal.

Keempat, penghapusan / pelarangan Riba, Gharar, dan Maisir, dengan menjadikan sistem bagi hasil (profit-loss sharing) dengan instrumen mudharabah dan musyarakah sebagai pengganti sistm kredit berikut instrumen bunganya, yang dimana ini merupakan hal mendasar yang membedakan dengan sistem konvensional, dimana bunga bank memiliki efek negatif yang begitu besar baik pada tingkat aktivitas ekonomi maupun aktivitas sosial. Dimana pada tingkat ekonomi terlihat jelas bagaimana bunga bank sebenarnya secara makro akan semakin menurunkan kinerja perekonomian secara menyeluruh. Dan yang terjadi hanyalah pembangunan ekonomi yang bersifat semu (bubble economy), volume ekonomi lebih bersifat abstrak, ia tidak menggambarkan suatu produktivitas dan kesejahteraan secara riil. Misalkan peningkatan volume transaksi yang tercipta akibat adanya bunga ternyata tidak diikuti dengan peningkatan daya beli masyarakat, yang dapat disimpulkan bahwa perumbuhan akibat bunga tersebut kemudian direspon oleh peningkatan angka inflasi yang kemudian mensterilkan peningkatan pembangunan ekonomi. Jadi akhirnya secara nyata tidak salah sebenarnya bahwa sistem bunga secara jangka panjang dan kolektf hanyalah akan memiskinkan perekonomian.

Kalau kita mengkajai bagaimana profit/revenue sharing dalam Islamic Based Economy menghasilkan economies of scale yang lebih baik dibandingkan ekonomi konvensional yang ribawi dalam skala mikro. Karena, Profit Sharing beroperasi dengan economies of scale yang jauh lebih baik dibanding Revenue Sharing dan Interest.Jadi, apabila Profit/ Revenue Sharing diterapkan dalam skala ekonomi makro akan sangat mendorong efektivitas dan efesiensi ekonomi dalam negeri. Efektivitas dan efesiensi ekonomi dalam negeri akan meningkatkan transaksi perdagangan barang dan jasa dalam negeri. Peningkatan transaksi perdagangan barang dan jasa dalam negeri akan menghasilkan kemandirian ekonomi.

Kelima, performa bank syariah yang merupakan representatif dari ekonomi syariah dimana fungsi intermediasinya lebih optiml dibandingkan Bank konvensional, dimana itu bisa terlihat dari FDR-nya yang cukup signifikant lebih dari 100% dibanding LDR bank konvensional.

Keenam, kondisi eksternal yang dipicu oleh dunia Internasional yang sudah banyak mencoba untuk mengadopsi sistem ekonom syariah dan juga banyaknya investor-investor asing timur tengah yang ingin berinvestasi di Indonesia dengan sistem ekonomi syariah.

Saatnya Dual Economic System

Dengan fakta-fakta yang telah ditunjukan oleh ekonomi syariah yang salah satunya dari perkembangan institusi syariah, maka sudah saatnya pemerintah untuk mengambil langkah konkrit sebagai “governance as public” yakni pemerintahan rakyat yang bertujuan untuk mensejahterahkan rakyatnya. Mengambil keputusan bijak untuk kesejahteran rakyat Indonesia. Pertama, sudah saatnya ditunggu political action dari pemerintah bukan sekedar political will, karena sebenarnya political will pemerintah sudah dideklarasikan dalm perwujudan Undang-Undang. Misalnya Undang-Undang yang mengatur masalah Bank Indonsia, dimana dalam Undanga-Undang yang mengatur Bank Indonesia diktakan bahwa dalam mengeluarkan kebijakan moneternya Bank Indonesia dapat menjalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, tetapi yang jadi pertanyaan adalah sejauh mana kebijakan-kebijakan  moneter Bank Indonsia yang dikeluarkan berdasarkan prinsip syariah?.

Kedua, sudah saatnya pemerintah mengadopsi “Dual economic system”, dimana selama ini perkembangan ekonomi syariah hanya sisi kebijakan moneter saja dengan menafikan sisi kebijkan fiskal dari pemerintah. Karena idealnya, seharusnya pemerintah juga mengembangkan sistem ekonomi syariah dari sisi kebijakan fiskal juga. Oleh karena itu, RUU SBSN untuk segera disahkan menjadi sebuah Undang-Undang, dimana dengan disahkannya menjadi sbuah undang-undang itu merupakan sebuah momentum bagi pemerintah untuk mengadopsi dual economic system. Artinya sudah saatnya political will pemerintah didukung political action yang riel sebagai “governance as public” .

kalau kita melihat, fakta-fakta yang telah ditunjukan oleh ekonomi syariah yang salah satunya dari perkembangan institusi syariah, maka sudah saatnya pemerintah untuk mengambil langkah konkrit sebagai “governance as public” yakni pemerintahan rakyat yang bertujuan untuk mensejahterahkan rakyatnya. Mengambil keputusan bijak untuk kesejahteran rakyat Indonesia. Sudah saatnya ditunggu political action dari pemerintah bukan sekedar political will, dan sudah saatnya pemerinah mengantarkan bangsa Indonesia ke gerbang keadilan dan kesejahteraan.

Menyadari akan hal tersebut, sudah semestinya pemerintah menganggap penting untuk mengetahui dan mempraktikan sebuah sistem ekonomi yang sesuai dengan falsafah budaya berekonomi bangsa berdasarkan kepentingan rakyat Indonsia kebanyakan. Sebuah sistem ekonomi yang dapat merealisasikan cita-cita bernegara dan berbangsa seperti diamanatkan UUD 45 dan Pancasila, yakni menciptakan masyarakat yang ”adil dan makmur” (redistribution with growth), bukan masyarakat yang ”makmur baru adil” (redistribution from growth) ala kapitalisme liberal.

Dalam pengertian ini, maka kemakmuran materialisme bukanlah tujuan utama tetapi hanyalah merupakan suatu produk dari suatu ”strategi pembangunan” yang diterapkan, jadi masih ada tujuan utama yang lainnya yang bersifat non ekonomi yang harus dicapai. Berdasarkan pada pemahaman normatif tersebut maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa hal tersebut sesuai dengan sistem ekonomi syariah, yakni suatu sistem yang mengakui kebebasan hak individu dalam ekonomi, bahkan melindungi hal tersebut dari ketidakadilan dan kezaliman. Namun dalam interksinya, prioritas utama terletak pada kepentingan kolektif dengan menggunakan parameter syariah yang khas.

*S1 Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pemerhati ekonomi politik dan ekonomi& keuangan Islam, Direktur Eksekutif dan sekaligus ekonom Centre for Indonesian Policy Studies (CIPS),  dosen di Lembaga Pendidikan Kewirausahaan Syariah Ulil Albab, Ketua PD Pemuda Persatuan Ummat Islam (PUI) Kota Depok, dan Kontributor ISCO (Islamic Studies Center Online)

Mail :[email protected]

Facebook :  Ahmad Fil Ardhi