apa itu antara sistem khalifah dan demokrasi di negeri ini
Menu

Antara Sistem Khalifah Dan Sistem Demokrasi

Bagikan

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email

 

Antara sistem  khilafah atau sistem demokrasi telah menjadi bahan perbincanagan elit negeri ini sejak masa awal kemerdekaan Negara Indonesia.banyak dari kita bertanya apa sih itu sistem khilafah dengan sistem demokrasi?.

Inilah beberapa penjelasan tentang sistem demokrasi dan sistem khilafah:

Demokrasi
Istilah demokrasi diturunkan dari bahasa Yunani demos (rakyat) dan kratos (kepemimpinan) yang definisi kerennya bisa dibilang: Sebuah sistem kepemipinan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ciri utama demokrasi adalah persamaan hak politik setiap warga negara baik untuk memilih pemimpin, mengatur undang-undang maupun kebebasan berpendapat dan adanya persamaan derajat setiap warga negara di hadapan hukum. Bila pemerintah melakukan kesalahan masyarakat berhak mengoreksinya dan bila pemerintah melanggar hukum maka akan tetap diproses sama seperti rakyat biasa.

Demokrasi?
Dalam aplikasinya, demokrasi (di Indonesia) tidak seindah seperti yang ada dalam teori. Banyak kasus yang dapat dengan mudah kita lihat sehari-hariyang pada dasarnya semua merupakan contoh penyalahgunaan kekuasaan dan ketidaksamaan derajat di depan hukum. Berbagai kasus korupsi dan kasus seorang anak pejabat yang lolos dari hukum misalnya. Hal ini tidak perlu dibahas lebih dalam lagi karena semua orang pasti sudah mengerti.

Namun ada satu flaw yang sangat mendasar dalam demokrasi yang selama ini jarang terpikir oleh masyarakat kita, yaitu ilusi bahwa kita bisa memilih pemimpin kita sendiri. Disebut ilusi karena meskipun kita memang benar bisa mencoblos calon manapun yang kita mau, sebenarnya kita sama sekali tidak punya kemampuan untuk memilih siapa yang berhak menjadi calon presiden tersebut (atau anggota DPR yang jumlahnya ratusan). Jadi sebenarnya kita semua screwed, karena mau jungkir balik bagaimanapun kekuasaan hanya akan berkutat di kalangan itu-itu saja sampai hari kiamat. Dan on the rare occurrence dimana ada seseorang yang benar-benar bagus dan layak terpilh menjadi penguasa, perlu diingat bahwa kekuasaan itu adalah racun yang merusak moralitas manusia. Ditambah dengan teman-temannya di arena kepemimpinan yang sudah terbiasa busuk, tidak ada jaminan sama sekali si orang baik ini akan bisa tetap baik setelah jadi pemimpin.

Khilafah
Khilafah adalah suatu sistem pemerintahan yang terdiri dari seorang khalifah sebagai pimpinannya yang dipilih langsung oleh masyarakat, Mu’âwin at-Tafwîdh yakni jabatan setara dengan menteri, Wuzarâ’ at-Tanfîdz yang menangani urusan sekretariat negara dan para pimpinan setingkat gubernur dan walikota yang disebut wali, dan departemen-departemen lainnya yang kesemuanya ditunjuk dan bertanggung jawab secara langsung pada khalifah.

Sekilas secara struktural memang hampir tidak ada perbedaan antara khilafah dan demokrasi presidensial, namun ada perbedaan yang sangat fundamental diantara keduanya yaitu kewenangan membuat peraturan. Dalam demokrasi undang-undang disusun dan dibuat oleh DPR sementara pemerintahan khalifah full mengimplementasikan hukum-hukum islam dalam pemerintahan. Untuk masalah-masalah yang tidak diatur secara ekspilist dalam hukum islam maka akan diatur berdasarkan kesepakatan para ulama. Dengan sistem ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Khilafah?
Sebagai sebuah sistem yang memiliki struktur yang serupa dengan demokrasi maka bisa dibilang kelemahan-kelemahan yang muncul dalam sistem demokrasi juga akan muncul dalam sistem khilafah, meskipun mungkin tidak sama persis. Well, mari kita asumsikan pemerintahan khilafah yang kita bahas ini dipimpin oleh manusia-manusia yang tidak akan pernah jadi korup. Dengan kondisi demikian maka menurut saya akan ada dua aspek yang menjadi “kelemahan” dari sistem khilafah.

Satu hal yang cukup menarik untuk dibahas adalah tentang wilayah kekuasaan khilafah. Kalau kita mendirikan negara khilafah di Indonesia apakah otomatis seluruh Indonesia termasuk dalam wilayah khilafah? Atau bila di Syria misalnya berdiri khilafah maka hanya di sana lah wilayah kekuasaannya? Jawabannya adalah tidak. Menurut buku yang saya baca di atas, setelah suatu negara khilafah berdiri maka warganya adalah seluruh umat Islam di dunia. Seluruh umat Islam di dunia, tanpa terkecuali, secara otomatis. Hal ini didukung dengan beberapa hadits yangdikutip oleh pengarang buku tersebut. Artinya jika negara khilafah suatu hari nanti berdiri, entah di mana, maka wilayah kekuasaannya adalah meliputi sebagian besar timur tengah, beberapa negara Afrika dan tentu saja secara otomatis Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia akan otomatis tergabung, melarut di sana. Bad news for you, nationalist. Well, setidaknya dengan wilayah seluas itu dan kekuasaan sebesar itu kita asumsikan penguasanya tidak akan pernah korup, coba kalau sampai bisa korup…

Dalam pemerintahan khilafah, militer adalah unsur utama baik di segi pertahanan dan industri. faktanya, ditambah dengan wilayah kekuasaannya yang super luas, akan berpotensi menimbulkan berbagai macam problem. Untungnya di negara khilafah ideal manusia tidak bisa korup jadi satu-satunya problem mungkin hanya wajib militer beberapa belas bulan saja yang mesti dijalani.

 

Mungkin penjelsan saya kurang lengkap akan tetapi inilah beberapa hal yang bisa mebuata kita tahu tentang konsep khilafah maupun demokrasi

 

Subscribe & Dapatkan Update Terbaru

Pondok Pesantren Darunnajah

Berita Terkait

blank
Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta

HASIL TES SELEKSI MASUK GELOMBANG KETIGA DARUNNAJAH JAKARTA

بسم الله الرحمن الرحيم SURAT KEPUTUSAN 67.A/PPSB-TMI/DN/VI/2020 TENTANG HASIL TES SELEKSI MASUK GELOMBANG KETIGA TARBIYATUL MUALLIMIN/AT AL-ISLAMIYAH (TMI) PONDOK PESANTREN DARUNNAJAH TAHUN AJARAN 2020-2021